Nurhadi NasDem Berharap Zero Stunting Tahun 2030 di Kab Kediri

KEDIRI - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Nurhadi, S.Pd., terus gencar mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Kediri. Dengan upaya melakukan sosialisasi tentang penurunan stunting, diharapkan pada tahun 2030 di Kabupaten Kediri sudah nol stunting atau zero stunting. 

Kegiatan Promosi KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama BKKBN kepada masyarakat di Kabupaten Kediri berlangsung di Gedung Serba Guna Balai Desa Deyeng Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (13/8/2022).

Baca juga: Bongkar Kasus Brigadir J, Sekjen Gerakan Mahasiswa Kosgoro Apresiasi Kapolri

Nurhadi, S.Pd Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem menyampaikan, kalau dibandingkan dengan Kabupaten Tulungagung dan Blitar, maka Kabupaten Kediri kasus stuntingnya yang paling rendah, hal itu pertanda Kabupaten Kediri lebih maju dari segala bidang.

"Termasuk bidang kesehatan, karena salah satu stunting itu juga di akibatkan oleh kesehatan yang kurang layak, contoh kesehatan lingkungan. Seperti, ketersediaan toilet atau wc yang layak, " ucapnya. 

Baca juga: Nurhadi Anggota DPR RI Fraksi NasDem Bersama BKKBN Gencar Sosialisasi Turunkan Stunting

Nurhadi menjelaskan, kalau ibu pada saat mengandung bayi yang hidup di lingkungan tidak sehat, dampaknya bayi yang dilahirkan nanti juga tidak sehat. Selain itu ada beberapa faktor, yaitu kurangnya asupan gizi juga mengakibatkan stunting.

Nurhadi menyebutkan, tak kalah pentingnya pencegahan stunting bagi para suami, yakni dengan memberikan perhatian khusus pada istri yang kondisi hamil dan beri perhatian dan kasih sayang kepada istri yang sedang hamil.

Baca juga: Nurhadi NasDem Dorong Peningkatan Kualitas dan Kuantitas PMI di Korea Selatan

"Ada cara lain, suami harus membantu aktifitas istri, menciptakan agar psikologis istri dalam kondisi senang dan bahagia, sehingga imun atau anti bodinya naik dan makin sehat dan melahirkan bayi lahir dalam kondisi sehat, ” tutur Nurhadi.

Nurhadi berharap, sinkronisasi langkah BKKBN dengan lembaga terkait seperti dinas kesehatan, kemudian juga dengan pemerintah daerah dapat berjalan baik dan ada peningkatan aksi di lapangan.

Baca juga: Sempat Buntu, Sufmi Dasco: DPR-Pemerintah Capai Titik Temu Lanjutkan Pembahasan RUU PDP

Salah satunya dalam memantau ibu hamil di desa-desa, untuk mengetahui perkembangan kesehatannya, bagaimana perkembangan tumbuh janinnya, sehingga potensi stunting akan semakin kecil. 

Peran masyarakat, Nurhadi menerangkan, masyarakat jangan menganggap stunting ini hanya tugas pemerintah untuk menurunkan angka stunting tapi menjadi tanggung jawab bersama, kita pikul bersama, caranya adalah sering update informasi.

Baca juga: Kamijo Bangga Dengan Presiden Jokowi

Nurhadi menghimbau, kalau ada potensi stunting, masyarakat agar segera melaporkan ke kepala desa atau bidan desa, agar tak ada potensi bayi lahir stunting.

"Masyarakat juga bersama-sama bagaimana kita mencegah stunting dari menurunkan angka pernikahan dini, yang punya anak remaja ayo diawasi bersama-sama, jangan sampai terjun dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan anak melakukan perbuatan yang tidak kita inginkan. Disini peran orang tua harus melakukan pengawasan kepada anaknya, " jelasnya.